Skip to main content

Mengurai Soal Tata Edar dan Kuota Layar Film Nasional


Liputan6.com, Jakarta Masih dalam suasana Idul Fitri, acara yang digelar Senin (3/8/2015) pekan lalu itu diberi nama "Halal Bihalal Media dengan Jajaran Direksi Cinema 21." Namun, kata seorang wartawan senior yang biasa meliput film, setelah bertahun-tahun baru kali ini rasanya pemilik jaringan bioskop Cinema 21 itu mengadakan acara halal bihalal.

Jadi, sebetulnya, tentu ada agenda yang ingin disampaikan pihak jaringan bioskop terbesar di Indonesia itu pada media. Apalagi sampai jajaran direksinya pun hadir.

Yang hadir adalah CEO Cinema 21 Hans Gunadi, beserta dua direktur Tri Rudy Anitio dan Jimmy Heryanto, plus Corporate Secretary Cinema 21 Catherine Keng.

Agenda pembicaraan antara wartawan dengan direksi Cinema 21 tentu saja persoalan yang tengah jadi polemik hari-hari ini di kalangan pelaku industri film nasional, yakni perihal tata edar dan kuota layar bioskop untuk film nasional.

Tulisan ini hendak mengurai persoalan tersebut dari hulu sampai ke hilirnya. Bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan mendudukkan masalah pada proporsinya hingga berimbang.

Polemik tata edar dan kuota layar berpangkal pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Di pasal 32 UU tersebut, dikatakan pelaku usaha pertunjukan film, yakni eksebitor atau pihak bioskop, wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60 persen dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama enam bulan berturut-turut.

Di pasal 34 dikatakan, ketentuan sebagaimana dimaksud di pasal 32 diatur dalam peraturan menteri.
Nah, tepat di libur Lebaran kemarin rilis empat film nasional, Comic 8: Casino Kings-Part 1 (Falcon Pictures), Surga yang Tak Dirindukan (MD Pictures), Lamaran (Rapi Films) dan Mencari Hilal (MVP Pictures & Mizan Films). Selain empat film tersebut, rilis pula film musim panas Hollywood, Ant-Man (Disney-Marvel Studio/di Indonesia hak edarnya oleh PT Omega Film).

Ant-Man kemudian langsung dapat jatah layar paling banyak. Film itu dianggap yang bikin film Lebaran macam Mencari Hilaltergusur dari bioskop.


Dari sini kemudian Firman Bintang, seorang produser film yang juga mengetuai organisasi bernama PPFI (Persatuan Produser Film Indonesia) berkoar-koar kalau pihak bioskop telah bersikap tak adil pada film nasional. Ia menyebut angka 500 layar yang diberikan untuk Ant-Man. (Angka itu dibantah pihak Cinema 21. Catherine Keng mengatakan Ant-Man dapat jatah 242 layar.)


Sambil mengatakan tata edar yang tak adil itu, Firman mendesak pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan tata edar film nasional dengan film impor sebagaimana amanat UU perfilman tahun 2009.
Dari situ sebenarnya semua persoalan ini. Solusinya sederhana saja. Pemerintah tinggal membuat peraturan menteri sesuai amanat undang-undang.

Namun, mengatasi persoalan tata edar ini tak sesederhana dengan membuat peraturan menteri. Ada alasannya kenapa jajaran direksi Cinema 21 perlu menjelaskan persoalan tata edar film di bioskop kepada wartawan dalam momen yang mereka sebut halal bihalal.

Kita semua tahu, bioskop hidup dari penonton. Tanpa penonton, bioskop bisa gulung tikar. Apa mau dikata, film yang paling banyak ditonton saat ini adalah film impor, terutama dari Hollywood.

Kita masih ingat, kisruh pajak film impor yang terjadi 2011 silam saat selama enam bulan film studio besar Hollywood tak bisa edar di sini, bioskop sepi pengunjung. Pengalaman buruk itu tampaknya tak mau lagi dialami pemilik bioskop.
Untuk mengerti persoalan lebih mendalam soal tata edar, ada baiknya menengok sejarah.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pembuktian Ilmiah Manfat Meditasi

Tiga puluh tahun yang lalu, setelah gelombang hippy yang melanda dunia selama satu dekade mereda, dunia barat menemukan satu ilmu baru yang dapat mereka jadikan sebagai pegangan hidup yaitu meditasi. Ilmu ini sebelumnya tidak mereka tanggapi secara serius, karena praduga mereka yang mengaitkan meditasi dengan ilmu setan, ilmu tukang sihir dan sebagainya. Mereka takut bila belajar meditasi, jiwanya tidak dapat diselamatkan dan pintu sorga tertutup untuk selama-lamanya. Pemikiran kaum tradisional konservatif ini tidak terlalu ditanggapi secara serius oleh kaum hippy yang menganggap bahwa mereka menjadi budak dogma selama berabad-abad dan dikungkung dalam lingkup pandangan penuh curiga terhadap pandangan-pandangan maupun cara hidup yang lain. Oleh karena itu, mereka berusaha lebih bersahabat dengan alam, mereka umumnya memiliki pandangan yang jauh lebih terbuka, tak terikat pada dogma, sehingga siap menerima sesuatu yang baru dan sangat "exciting" yaitu med...
Post a Comment
Read more

KPSI tampil di Sastra Reboan

Rabu tgl.28 Desember 2011 KPSI perform di Panggung Sastra Reboan. Kali ini mewakili KPSIuntuk tampil mengisi acara tersebut Yayok Apfd, Raka Mahendra dan Josephine Maria. Penampilan ini adalah spontan ketika KPSI didaulat secara tiba-tiba untuk mengisi acara. Ketiga penampil ini adalah senior-senior KPSI yang sudah tidak masalah untuk tampil kapan dan dimana saja.  Sumber:  KPSI tampil di Sastra Reboan
Post a Comment
Read more

Apa Korelasi Puisi dan Politisi? Ini Jawabannya!

Sastra, lewat karya para penyair, telah membuktikan bahwa puisi bisa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik seseorang, juga reaksi saat melihat suatu akibat dari kebijakan poltik. Begitu pula bisa kita baca pada cerita pendek atau novel. Pandangan  sang penulis tentang  apa yang dilihat dan atau dialaminya pada kehidupan bermasyarakat, tempatnya berpijak. Para pelaku politisi, para politisi pun, yang akrab dengan puisi atau karya sastra cenderung mempunyai kepekaan terhadap rakyatnya, mereka yang diwakilinya. Mereka yang suka sastra, apalagi juga menulis, biasanya akan bersikap jujur terhadap rakyatnya.
Post a Comment
Read more